Permohonan Karyawan Untuk Pemerintah Mengambil Alih Kilang TPPI Tuban

Berita Tuban - Dengan akan berakhirnya kerja sama pengoperasian kilang milik PT Trans Pasiffic Petrochemical Indotama (TPPI) dengan PT Pertamina pada tanggal 20 Mei 2014 ini membuat ratusan pekerja perusahaan itu melakukan aksi damai, Jumat (16/05/2014).

Dalam aksinya, ratusan karyawan dari PT TPPI Tuban tersebut meminta kepada pemerintah pusat untuk segera mengambil alih perusahaan kilang PT TPPI. Tujuannya untuk penyelamatan aset negara yang bernilai triliunan rupiah.

Pantauan wartawan di lapangan, ratusan karyawan PT TPPI tersebut melakukan aksi di lokasi kilang yang berada di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Mereka membentangkan spanduk dan juga tulisan yang berisikan tuntutan mereka.

"Aksi ini merupakan spontanitas yang dilakukan oleh teman-teman karyawan. Teman-teman ingin mengaspirasikan supaya pemerintah segera mengambil alih kilang TPPI Tuban," terang Suhariyadi, Ketua Serikat Pekerja PT TPPI. 

Ratusan karyawan dari kilang TPPI itu mendesak pemerintah untuk mengambil alih kilang bahan bakar tersebut, lantaran kilang TPPI yang ada di wilayah Tuban ini merupakan kilang yang sangat potensial. Sebab, kilang ini mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) berbagai jenis.

"Kilang TPPI ini sangat potensial, jadi sangat disayangkan jika ini tidak segera diambil alih pemerintah. Kilang di sini mampu melakukan produksi premium untuk mencukupi kebutuhan suplay BBM di Jawa Timur," lanjut Suhariyadi kepada wartawan.

Menurut Suhariyadi, erjanjian kerjasama atau tolling aggreement antara TPPI dengan Pertamina itu sejak awal bulan November 2013 yang lalu, yang mana sebelumnya kilang TPPI telah berhenti beroperasi selama dua tahun.

"Tolling aggreement ini berlangsung selama enam bulan dan akan berakhir pada 20 Mei ini. Sampai saat ini belum ada kejelasan siapa yang akan melanjutkan pengoperasian kilang Tuban ini," ungkapnya.

Jika sampai dengan tanggal 20 Mei belum ada kejelasan dipastikan bahwa kilang milik PT TPPI yang mengalami jatuh bangun tersebut terancam berhenti beroperasi. Padahal, potensi kilang tersebut sangat potensial untuk produksi bahan bakar.

"Makanya kami meminta kepada perintah untuk segera mengambil alih kilang ini. Jangan sampai aset negera dengan nilai sekitar Rp 12 triliuan ini mangkrak," pungkasnya. [air/mut]