Berita Tuban - Sebagai komitmen untuk mendukung proses pengeboran minyak dan gas bumi (migas) operator Lapangan Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) memberikan empat hal permintaan warga yang menjadi prioritas.
Empat hal sebagai tanggungjawab sosial yang menjadi prioritas itu yakni, penyediaan sabuk hijau di sekitar wilayah pengeboran, dana tambahan tali asih, masalah tenaga kerja, khususnya sebagai office boy (OB), dan pencairan dana corporate social responsibility (CSR).
Field Admin Superintendent JOB PPEJ, Basith Syarwani mengatakan, dari empat tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar pengeboran itu akan diberikan paling lambat akhir Desember 2014, hanya satu yang diperkirakan sampai Januari 2015 yakni sabuk hijau.
"Karena pengadaan lahan untuk sabuk hijau ini kita masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Daerah. Namun, proses tender sudah dilakukan mungkin januari sudah terealisasi," ujarnya saat melakukan pertemuan dengan sejumlah muspika di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kemarin.
Pengadaan sabuk hijau ini memerlukan lahan seluas kurang lebih 7,7 hektar. Dari lahan tersebut, seluas 6.600 meter persegi merupakan lahan tanah khas desa (TKD). Sehingga untuk melakukan penanaman itu pihak Manajemen JOB PPEJ memerlukan surat rekomendasi dari Pemkab setempat.
"Secara verbal sudah ada pembicaraan dengan Camat Kapas penggunaan lahan milik Pemkab, namun kita masih menunggu surat resmi dari Bupati. Sehingga penanaman itu menunggu surat resmi agar tidak ada permasalahan dibelakangan," terangnya.
Sementara, tali asih tambahan sebesar Rp25 Juta sebagai komitmen untuk pelaksanaan pengeboran dua rig rencananya akan dicairkan dalam bentuk program. "Tali asih tambahan itu diberikan selama enam bulan, perbulan Rp25 juta mulai pada awal Februari lalu, sampai enam bulan kedepan. Total Rp150 juta," jelasnya.
Pencairan CSR tersebut kata dia, mengalami keterlambatan karena terjadi pergantian didalam manajemen JOB PPEJ, selain itu lanjut Basith, karena peraturan dari SKK Migas selalu berubah. Sehingga tidak langsung tercapai. Namun, tegas dia, manajemen selalu melakukan koordinasi terhadap SKK Migas agar program CSR tersebut segera terealisasi.
Sementara, untuk masalah tenaga kerja khususnya yang bekerja sebagai office boy juga akan dibuka kembali bagi warga sekitar pada akhir Desember 2014 ini. Keterlambatan untuk pencairan dana CSR sendiri, lanjut dia, karena pihak JOB PPEJ baru menerima proposal pengajuan pada November 2014 lalu.
"Dalam proposal itu setelah dikoreksi banyak kesalahan sehingga harus direvisi. Minggu kemarin baru selesai direvisi oleh Desa," pungkasnya.
Sementara, Kepala Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Pujianto mengatakan, diharapkan setelah ada pertemuan antara pihak manajemen dengan pemerintah desa serta warga masyarakat di tujuh RT yang ada di Desa Ngampel bisa saling memahami. "Setelah ada jawaban ini diharapkan masyarakat tidak lagi menghambat proses produksi," terangnya. [uuk/kun]
0 komentar:
Posting Komentar